Rakor Pengendalian Karhutla, Bentuk Nyata Upaya Pencegahan Jelang Puncak Musim Kemarau 2025

Rakor Pengendalian Karhutla, Bentuk Nyata Upaya Pencegahan Jelang Puncak Musim Kemarau 2025

Banjarbaru, 29 Juli 2025 – Menjelang puncak musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi Pengendalian Karhutla, yang digelar pada Selasa (29/7) di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel.

Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd, M.Kes. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi menekan potensi kebakaran lahan di wilayah Kalsel.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mustiko, SP., M.S., dalam paparannya menyampaikan capaian pengendalian karhutla di Kalsel. Ia menyebutkan bahwa total luas karhutla di tahun 2024 mencapai 4.994 hektare, menurun drastis dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 190.395 hektare.

“Angka ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan menjadi indikator keberhasilan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Yudho.

Dalam kesempatan yang sama, Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, menyampaikan sejumlah strategi nasional dalam pencegahan karhutla, termasuk perlunya sinergi lintas sektoral dan pemberitaan positif terkait upaya pengendalian.

“Langkah pencegahan harus diawali dengan identifikasi permasalahan, disusul pencegahan yang tepat sasaran, pemberitaan yang membangun, serta penguatan kelembagaan dan kerja sama antarinstansi,” tegas Djoko.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, S.Hut., MP., juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan ke depan.

“Pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret seperti apel siaga karhutla dan pembasahan lahan sebagai bentuk pencegahan dini,” jelasnya.

 Rakor juga diisi dengan sesi diskusi yang melibatkan berbagai instansi terkait seperti BMKG, BPBD, TNI, POLDA, Dinas Lingkungan Hidup, serta stakeholder lainnya. Diskusi difokuskan pada koordinasi teknis, tantangan di lapangan, dan peningkatan efektivitas penanggulangan karhutla di tingkat tapak.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berharap dapat memperkuat sinergi antar lembaga, masyarakat, dan media massa dalam membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih responsif dan terintegrasi.