Dinas Kehutanan Kalsel Fokus Percepat Realisasi Rehab DAS dan Persiapan Musim Hujan

Dinas Kehutanan Kalsel Fokus Percepat Realisasi Rehab DAS dan Persiapan Musim Hujan


Banjarbaru – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Apel Senin Pagi Bersama di halaman kantor, Senin (13/10). Apel dipimpin oleh Kepala Seksi PDAS Dishut Kalsel, Muslim., S.Hut., M.Hut., yang diikuti oleh pejabat eselon III, IV, serta seluruh staf lingkup Dishut Kalsel.


Dalam amanatnya, muslim menyampaikan bahwa hingga saat ini progres pelaksanaan rehabilitasi DAS di Kalimantan Selatan telah mencapai sekitar 2.500 hektare dari total target 5.000 hektare. Untuk mempercepat capaian tersebut, pada tahun 2026 mendatang akan diluncurkan Sistem Informasi Pengawasan Rehabdas Kalsel (SIPDAS Kalsel). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pemantauan, mempercepat respon terhadap permasalahan di lapangan, serta memperkuat efektivitas pengawasan program rehabilitasi.


“Dengan adanya SIPDAS Kalsel, kami optimistis proses pengawasan menjadi lebih cepat dan transparan. Seluruh jajaran juga kami arahkan untuk mempercepat penanaman menjelang musim hujan agar target tanam dapat terpenuhi tepat waktu. Kami ingin memastikan pelaksanaan rehabilitasi berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi Kalimantan Selatan.” Jelas Muslim


Selain pelaksanaan rehab DAS, kegiatan di luar skema tersebut juga terus berjalan. Salah satunya adalah program FOLU Net Sink tahap 2 seluas 280 hektare yang saat ini persiapan melakukan penanaman (P0). Sementara itu, untuk kegiatan REDD+, dari total target 250 hektar dalam tahap persiapan penanaman (P0), dimana seluas 108 hektar berada pada lahan milik Pemerintah Provinsi Kalsel, telah dilakukan pembersihan lahan/land clearing seluas 5 hektare dari target 10 hektare sebagai bagian dari kegiatan kick off pelaksanaan rehabilitasi melalui kegiatan REDD+ KALSEL 2025.


Kegiatan apel tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen Dishut Kalsel untuk mempercepat capaian rehabilitasi lahan, baik melalui skema APBN maupun non-APBN, dapat semakin memperkuat upaya penutupan lahan dan pemulihan ekosistem hutan di Kalimantan Selatan.

Layanan