BANJARBARU, - Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) di Kalsel dinilai baik dan bisa menjadi contoh Provinsi lainnya. Tidak
ayal DPR RI dari komisi IV ditemani oleh mitra kerjanya di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,
meninjau ke Kalsel untuk menggali potensi apa saja yang baik dan
dibangun selama ini.
Disambut Wagub Kalsel, Rudy Resnawan, Pj Sekdaprov
Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan Plt Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra serta
beberapa pejabat Sekdaprov Kalsel Rombongan Komisi IV DPR RI meninjau Taman
Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2TI) perihal kujungan kerja di Kalsel.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, yang juga Plt.
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kementerian LHK RI, Ir. Mintarjo,
M.Ma, Selasa (15/12/2020), menjelaskan bahwa di Kalsel bisa dicontoh oleh
Provinsi lainnya di bidang rehabilitasi hutan termasuk di sektor rehabilitasi
DAS yang sangat proggresif dan positif.
"Di Kalsel ini paling baik dan bisa menjadi
percontohan soal rehabilitasi. Kita lihat ketika bagaimana menggerakkan peran
serta para pihak, termasuk dunia usaha, Aparaturnya dan bagaimana menggerakkan
masyarakat termasuk komunitas. Sehingga
target 32.000 hektar per tahun bisa direalisasikan. Ini luar biasa, " puji
Ir. Mintarjo, M.Ma.
"Karena itu perlu dukungan dari dewan di DPR RI, perlu
sinergi pemerintah pusat dan daerah. sinergi antarkementerian lembaga dan
sinergi antarmasyarakat dan sinergi antar pusat dan pemerintah daerah diawali
melalui koordinasi sehingga saling menguatkan dan berdampak luas. Nah di
sinilah dewan perlu mensuport kebijakan anggaran. Sebab rehab hutan tidak
perkara biaya sedikit yakni perlu dana besar. Namun yakin jika sudah hutan
sudah ditata dan kedepan sektor kehutanan bisa menjadi penguatan ekonomi
masyarakat melalui perhutanan sosial misalnya, dan itu akan menjadi kawasan
hutan terjaga dan ekonomi di kawasan hutan berkembang, termasuk dari sektor
wisata, " kata Mintarjo, M.Ma.
Sementara, Kepala Balai DAS HL Barito, Zainal Arifin,
menambahkan kewajiban pemegang Izin Injam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
potenisnya cukup besar. Termasuk dari luas yang ditetapkan lebih 31. 000 hektar
dan yang sudah ditanam lebih dari separuhnya.
"Banyaknya penanaman di rehab DAS dilakukan di
tahun 2015-2016 yang mana saat ini peranya di keberhasilan rehab DAS. Sampai
saat ini sudah ada lebih sekitar 600 hektar yang diserah terimakan dan ini
menjadi peluang untuk pemangku kawasan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan ini
bukan pengeluaran dana sata saja. tapi menjadi investasi sentra perekonomian
kedepan.
"Contoh di Tahura misalnya, paling tidak saat ini
lebih dari 600 hektar yang punya potensi kemiri karet dan ini terus dikelola
oleh masyarakat sekitar dengan baik agar sentra perekonomian bisa didapatkan
dari pengelolaan Kehutanan berkelanjutan,. Secara langsung rehab das ini
memberikan efek finansial bagi masyarakat sekitar, termasuk potensi wisata,
" runutnya.
Dalam kesempatan ini, DPR RI Siap Dukung Anggaran
Penanganan Kehutanan di Kalsel. Komisi IV DPR RI memberikan garansi mengawal
anggaran di tingkat pusat untuk penanganan kehutanan di Kalsel. Ada syarat yang
harus dipenuhi sebelumnya anggota legislatif ikut bertindak.
Syarat tersebut menunggu usulan segala kebutuhan dari
daerah masing-masing. "Usulan harus dari daerah, daerah harus proaktif.
Selebihnya tugas kami yang mengawal di tingkat pusat," kata Ketua
Rombongan Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, Selasa (15/12/2020), di sela kunjungan
ke Kalsel.
Rombongan juga mengunjungi Tahura Sultan Adam, dan
budidaya ikan air tawar di Mandiangin.
Memang pada saat pandemi kawasan Tahura masih ditutup,
namun dalam waktu dekat ini rencananya akan segera dibuka kembali.
Aya, sapaan akrab Plt Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra saat
ditanya terkait kesiapan tahura utk buka mengatakan Tahura saat ini sedang
menyiapkan Protokol kesehatan untuk mencegah covid.
“Saat ini pihak Tahura sedang mempersiapkan protokol
kesehatan, termasuk menyediakan tempat-tempat cuci tangan bagi pengunjung dan
rencananya akan dibuka dalam waktu dekat,” terang Aya. (huda/dende/dishut)